Lingkungan, RTH, dan Imbal Jasa

Permasalah lingkungan telah menjadi perbincangan hangat semenjak merebaknya isu global warming. Salah satu indikasinya adalah pertimbangan yang cukup besar terkait aspek lingkungan dalam pembangunan. Bentuk nyata dari pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tersebut adalah adanya perencanaan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) maupun kawasan lindung sebagai penunjang fungsi ekologi.

Terkait dengan RTH, pemerintah mengeluarkan kebijakan tersedianya 30% RTH di setiap kota. Namun berdasarkan hasil penelitian banyak yang menyatakan bahwa luas RTH sebesar 30% belum mampu menunjang fungsi ekologi kota. Bahkan di Kota Bandung, luas RTH yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan air adalah sebesar 80% dari luas wilayahnya, sehingga sulit untuk dipenuhi (Ramadhan, 2012). Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dengan daerah lain dalam pengelolaan lingkungan untuk menunjang fungsi ekologi.

Pemerintah membuat kebijakan terkait penyediaan kawasan konservasi yang bermaksud untuk menunjang fungsi ekologi daerah tersebut serta daerah sekitarnya. Dalam RTRW Jawa Barat 2009-2029 telah ditetapkan Kabupaten Bogor – Cianjur (kawasan puncak) serta Majalengka – Kuningan (Taman Nasional Gunung Ciremai) sebagai kawasan konservasi.

Akibat dari kebijakan tersebut, maka lahan yang bisa digunakan sebagai faktor produksi berkurang dan menjadi kendala sehingga PAD daerah berkontribusi sangat kecil dalam pendapatan APBD daerah. Di Kabupaten Kuningan, contohnya, PAD hanya menyumbang 5-6% dari APBD daerahnya. Akhirnya hal ini menyebabkan terhambatnya pembangunan di daerah itu sendiri, sehingga berimbas pada IPM dan pendapatan ekonomi penduduknya.

Jika dibiarkan, maka bisa menyebabkan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Selain itu, bisa menyebabkan daerah yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi merasa dikorbankan, sedangkan daerah sekitarnya diuntungkan dengan adanya daerah konservasi.

Salah satu mekanisme untuk menanggulangi hal ini adalah adanya kontribusi dari daerah sekitar terhadap daerah yang menjadi daerah konservasi, salah satunya dengan pelaksanaan Imbal Jasa Lingkungan (IJL) yang cukup dikenal dengan Payment for Environmental Services (PES). Pemerintah Indonesia sudah mulai menerapkan praktek kompensasi ini melalui berbagai peraturan, beberapa diantaranya tertuang dalam UU Nomor 5 tahun 1960 pasal 14 dan PP Nomor 6 tahun 2007 jo PP Nomor 3 tahun 2008.

Namun praktek dari pelaksanaan peraturan ini belum bisa diterapkan secara keseluruhan di Indonesia. Pelaksanaan IJL di Indonesia baru diterapkan dalam lingkup kecil, salah satunya antara pemerintah Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon. Tapi pelaksanaan kompensasi antara keduanyapun belum memliki landasan hukum dan kejelasan konsep yang menyebabkan kerancuan dalam pelaksanaan, sehingga prakteknya tidak terlaksana dengan baik.

Konsep yang masih belum jelas ini harus segera diselesaikan. Banyak pertanyaan yang perlu dijawab untuk menyempurnakan konsep ini. Beberapa diantaranya adalah siapa yang harus membayar dan bagaimana cara membayar. Kedua adalah siapa yang lebih tepat mendapatkan pembayaran IJL, pemerintahkah atau masyarakat yang menjaga, dan masih banyak lagi, oleh karena itu, identifikasi mengenai hambatan-hambatan dalam pelaksanaan IJL harus dilaksanakan untuk kemudian menjadi acuan dalam konsep pelaksanaan IJL.

Advertisements

About Mahdi Karim
Hamba-Nya yang ingin produktif berkarya untuk Ibadah dan kemaslahatan ummat

One Response to Lingkungan, RTH, dan Imbal Jasa

  1. like this mas,, moga bisa jd referensiku buat seminar nanti 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: