Hukum dan Perencanaan

Pembuatan rencana selalu melalui proses yang cukup rumit. Proses tersebut tidak pernah terlepas dari buah pikir manusia. Oleh karenanya, ideologi sangat berpengaruh terhadap perenacanaan yang dilakukan dalam sebuah komunitas, khususnya negara. Dengan ideologi yang berbeda, tentunya akan tercipta sistem hukum yang berbeda pula. Pada tulisan ini, akan dibahas mengenai ideologi hukum dan sistem hukum yang melandasi perencanaan, khususnya pada kasus kepemilikan barang.

Ideologi hukum perencanaan

Pada tahun 1980, Patrick McAuslan merumuskan garis besar ideologi hukum perencanaan di dunia. Menurutnya, ideologi hukum di dunia dibagi menjadi tiga, yaitu private interest ideology, public interest ideology, dan public participation ideology. Ketiga paham ini muncul dan berevolusi sesuai dengan kebutuhan zaman.

Ideologi yang berkembang pertama kali adalah private interest ideology (ideologi yang melindungi hak-hak individu dan kebebasan). Ideologi ini muncul karena setiap orang masih berpikir untuk melindungi hak milik pribadinya. Mereka merasa bahwa sebagai pemilik, mereka memiliki kekuasaan penuh atas barang miliknya sehingga bebas menggunakannya sesuai dengan kehendak masing-masing.

Seiring bertambahnya jumlah manusia, maka pemilik barangpun semakin beragam. Dengan beragamnya kepentingan inilah maka dibutuhkan peraturan yang tetap memberikan perlindungan hak pribadi dan juga memperhatikan kepentingan bersama. Inilah yang menyebabkan munculnya ideologi kedua, yaitu public interest ideology.

Dengan berkembangnya zaman, public interest ideology dirasa masih belum sempurna juga. Ideologi ini tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan pendapatnya dalam perumusan hukum. Oleh karena itu, muncullah public participation ideology yang sampai saat ini dianggap ideologi hukum paling baik.

Indonesia sendiri, saat ini menggunakan public participation ideology sebagai ideologi hukum perencanaan. Hal ini dijelaskan dalam UU nomor 26 tahun 2007 pasal 65. Penggunaan ideologi ini juga tercermin dari beberapa pasal yang digunakan Indonesia, seperti pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan pasal 2 ayat 2 UUPA yang mengedapankan kesejahteraan rakyat. Kemudian UU No. 25 tahun 2004 yang mengharuskan musyawarah dalam pembuatan program, dan hukum-hukum lainnya.

Kepemilikan Barang

Perkembangan ideologi yang telah dijelaskan tidak terlepas dari adanya kepemilikan barang. Sampai saat ini kita mengenal tiga kepemilikan barang, yaitu barang milik pribadi (barang privat), barang publik, dan barang milik Negara. Sejak abad 19, Proudhon telah memilah-milah jenis kepemilikan barang. Dia membagi barang Negara menjadi dua, yaitu kepunyaan publik (domain public) dan kepunyaan privat (domain privat).

Barang milik Negara di Indonesia didefinisikan dalam UU nomor 1 tahun 2004 sebagai semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berasal dari hibah dan rampasan/sitaan.

Turunan dari barang milik Negara adalah barang milik publik yang didefinisikan dalam UU nomor 25 tahun 2009 sebagai benda-benda yang disediakan oleh pemerintah untuk dipakai oleh masayarakat. Kemanfaatan benda-benda tersebut dapat dinikmati secara langsung oleh masayarakat umum.

Barang milik publik memliki dua sifat, yaitu non-excludable dan non-rivalry. Pengertian non-excludable adalah apabila tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaatnya. Contoh dari sifat ini adalah penyediaan TNI oleh Negara. Adanya TNI menyebabkan masyarakat merasa aman dan tidak ada seorangpun yang dapat mencegah warga didalamnya tidak mendapatkan perlindungan.

Sedangkan yang dimaksud non-rivalry adalah penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk ikut mengonsumsi. Contoh sifat ini ada pada jalan raya. Penggunaan jalan raya oleh satu pengendara, tidak akan mempengaruhi pengguna jalan lain untuk menggunakannya. Walaupun pada akhirnya untuk jalan raya ada sedikit pengecualian dalam kasus kemacetan.

Jenis kepemilikan barang yang terakhir dijelaskan adalah barang milk privat (domain privat). Berbanding terbalik dengan barang publik, barang privat memliki sifat rivalrous consumption, excludable consumption, dan scarcity.

Kerangka hukum dan kelembagaan untuk pengaturan dan pengelolaan barang

Ketiga jenis kepemilikan barang memiliki pengelolaan yang berbeda-beda. Hal ini diatur dalam undang-undang serta peraturan yang berlaku di Indonesia lainnya. Dalam tulisan ini akan dibahas beberapa sumber hukum yang mendukung penjelasan mengenai kerangka hukum dan kelembagaan.

Pengelolaan barang milik negara diatur dalam UU Nomor 1 tahun 2004 Bab VII dan Bab VIII dan pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) PP No.6/2006. Berdasarkan kedua sumber ini, pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pengahapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Seluruh unsur pengelolaan ini disusun dan dibuat beralur.

Kemudian berkenaan dengan pejabat pengelolanya, barang milik negara bisa dibagi menjadi dua, yaitu barang milik negara (BMN) dan barang milik daerah (BMD). Untuk pejabat dan pengelola BMN adalah menteri keuangan. Sedangkan pemegang kekuasaan pengelola barang milik daerah adalah gubernur/bupati/walikota. Kemudian mengenai pengelola barang milik daerah, diserahkan kepada sekretaris daerah.

Barang milik publik secara implisit telah dijelaskan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Jika bersandar pada prinsip ini, maka barang publik sepenuhnya diatur pengelolaannya oleh pemerintah.

Untuk barang privat, pengelolaannya diserahkan kepada tiap individu. Untuk perlindungan berkenaan dengan barang ini tentunya pemerintah menyediakan aparat pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap barang pribadi. Hal ini sebagai perwujudan dan konsep hukum yang paling mendasar, yaitu untuk melindungi hak-hak individu.

Kesimpulan

Ideologi hukum yang sampai saat ini pernah ada di dunia menurut Patrick McAuslan  ada tiga, yaitu private interest ideology, public interest ideology, dan public participation ideology. Ketiga ideologi ini muncul sesuai dengan tuntutan zaman, dimulai dari private interest, public interest, dan kemudian muncul public participation ideology. Tidak menutup kemungkinan akan muncul ideologi perencanaan lainnya  seiring dengan berkembangnya pemikiran manusia.

Indonesia sendiri sampai saat ini menggunakan public participation ideology sebagai ideologi perencanaan negara. Implementasi dari ideologi ini seharusnya dapat dilihat dari sistem hukum yang terbentuk dalam pengelolaan ketiga jenis kepemilikan barang. Namun, sampai saat ini belum terlihat kesinambungan yang jelas antara ideologi yang dipakai terhadap perencanaan, khususnya pada kasus aplikasi pengelolaan jenis kepemilikan barang.

Bagaimanapun juga bisa kita tarik kesimpulan bahwa perencanaan dilandasi oleh ideologi hukum dan sistem hukum yang berlaku. Perbedaan ideologi inilah yang membuat berbedanya perencanaan antar negara. Selain itu ideologi pulalah yang akan memengaruhi sistem hukum yang berlaku pada suatu negara.

Advertisements

About Mahdi Karim
Hamba-Nya yang ingin produktif berkarya untuk Ibadah dan kemaslahatan ummat

2 Responses to Hukum dan Perencanaan

  1. masukitb says:

    Halo Mahdi,Tulisan Anda bagus sekali. Mahasiswa ITB juga kan ? Wah 🙂

    Jika berkenan meluangkan waktu dan pengalamannya, mohon bisa dibagi di web user generated http://www.masukitb.com.

    masukitb adalah tampilan kehidupan Kampus Ganesha ITB, wadah bertanya, berdiskusi, dan berinteraksi, antara para mahasiswa atau alumni ITB, dengan para pelajar yang berminat menjadi bagian dari komunitas ITB.

    Kami berharap, Anda mau berbagi dengan pelajar dari seluruh Indonesia, yang berminat masuk ITB.

    Terima kasih 🙂

  2. Fuaedi Hamami says:

    izin copy kang, saya pwk’12 itera,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: